Alzibilla

Studi tentang Degradasi Peran Ulama dalam Politik serta Pengaruhnya bagi Masyarakat dan Dakwah Islam

Hamdan wa syukurillah tak henti tercurah tak lain hanya di panjatkan kepada Allahu Rabbul Alamin dengan RidhaNya  penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat kelulusan tingkat mu’allimin. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini.  Karya ilmiah ini berjudul “Eksistensi Ulama di Panggung Politik Dalam Perspektif Santri”.

               Penulisan karya ilmiah kami didasari oleh fenomena saat ini dimana eksistensi ulama dipertanyakan khususnya dalam dunia politik yang sering menjadi kontoversi hingga menjadi sebuah masalah yang sangat tabu. Juga di lihat dari sejauh mana dakwah yang dipelopori oleh seorang ulama untuk merangkul umat dari kebodohan, dan mengasumsi umat dalam bernegara dengan peraturan yang religius dan tidak banyak dipengaruhi oleh budaya  Barat.

               Dalam proses penulisan karya ilmiah ini penulis mengambil dari berbagai sumber. Dengan tanpa kesempurnaan karya imiah ini semoga dapat menyadarkan umat muslim untuk lebih memperluas dalam dakwahnya. Karena umat tak bisa lepas dari Umara dan Umara membutuhkan sosok Ulama yang akan menumbuhkan ruhul islamiyah dalam kehidupannya.

               Sekepal debu jika ia membumbung tinggi kelangit akan tetap menjadi debu, dan berlian jika ada di dalam Lumpur yang hitam tidak akan mereduksi keindahannya. Begitu pula dengan ilmu yang menjadi cahaya bagi kehidupan, dan semoga isi dari karya ilmiah ini bisa menjadi sebuah berlian.

www.liputan6.com , Jakarta: “Praktik korupsi yang dilakukan oleh sejumlah wakil rakyat diduga berawal dari rapat anggaran DPR. Berbagai bentuk pengawasan, hari selasa (5/8), pimpinan DPR mengijinkan KPK menghadiri rapat. Namun, DPR meminta KPK menghormati tata tertib dengan melayangkan surat permohonan setiap kali akan menghadiri rapat”.

Pembahasan politik Islam seringkali dianggap wilayah tabu untuk dibicarakan, terutama bagi santri yang umumnya dipersepsikan masih terlalu dini bagi mereka untuk mengerti tentang politik. Padahal, dasar dan wawasan perpolitikan harus di ketahui agar para santri tidak menjadi korban mobilisasi yang dilakukan oknum politik tertentu. Apalagi dunia politik sering diidentikkan dengan dunia yang penuh dengan kekotoran. Seperti maraknya korupsi dan penyuapan sebagaimana dalam kutipan berita di atas. Ironisnya, pelaku korupsi itu sebagian besar dilakukan oleh  partai Islam yang seharusnya tidak bersentuhan dengan praktik korupsi dan mengorbankan Aqidah demi kekuasaan.

Tentu hal ini berdampak pada eksistensi ulama dalam dunia politik, yang berujung menjadi sebuah dilema serta menjadi pro-kontra di masyarakat. Kalau sebagian para Ulama mundur dari dunia politik karena takut menjadi rusak, maka orang - orang yang rusaklah yang akan bermain di dalam pemerintahan. Sebaliknya jika mereka terjun ke dunia politik tersebut, seringkali mereka terlarut dan ikut terbawa arus di dalamnya. Hingga akhirnya, eksistensi ulama dalam berpolitik pun semakin dipertanyakan kembali. Untuk itulah penulis mencoba membahas permasalahan ini dengan judul: “Eksistensi Ulama di Panggung Politik Dalam Perspektif  Santri (Studi tentang Degradasi Peran Ulama dalam Berpolitik serta Pengaruhnya bagi Masyarakat dan Dakwah Islam)”.

Padahal telah jelas bahwa Islam adalah ajaran Kamil Mutakamil[1], dan paripurna Islam merupakan Way of life[2] yang mempunyai sistem dan bentuk sendiri, yang berbeda dengan sistem mana pun yang berkembang di dunia ini, termasuk dalam urusan politik atau kekuasaan. Mengapa kita harus selalu menengok ke sistem perpolitikan Barat?.

Artinya:“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin” (QS. Al-Maidah: 50)

Islam telah menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sifat Ahlul Halli wal Aqdi[3] lah yang berhak masuk dan terjun ke dalam medan politik.

Disamping itu juga, umat Islam memiliki banyak teladan Ulama yang mampu berpolitik sekaligus mengemban amanatnya dengan baik. Mereka mampu menjalankan politik Islam dan menawarkan kebijakan – kebijakan serta kekuasaan dengan nilai-nilai Ilahiyyah tanpa harus melupakan tugas utama mereka untuk membimbing umat melaksanakan Islam secara kaffah[4], juga mampu membawa karakter Jamiyyah dimana pun mereka berada, sebut saja M. Natsir dan Isa Ansyari. Mereka bias memadukan luhurnya ruh politik muslim dengan realita warna politik Indonesia yang pelangi akan kepentingan. Jika tidak memungkinkan untuk kondisi saat ini, yang terpenting adalah bagaimana terjalinnya koordinasi yang baik antara Ulama dan Umara di dalam memperbaiki hitamnya dunia politik di Indonesia. Apalagi dengan lolosnya calon independent dalam peta politik Bangsa dimungkinkan akan memberi peluang bagi Ormas – ormas Islam, seperti PERSIS[5] dalam meralisasikan the hidden program[6]nya, sebagai penyempurna program dakwahnya yaitu: “Terlaksananya syariat Islam brdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan”.

LEMBAR PENGESAHAN………………..……………………….……………..           

MOTTO…………………………………….……………………….……………..

KATA PENGANTAR………………………..……………………..……………..          

ABSTRAKSI ……………………………………………………….……………..

DAFTAR ISI……………………………….……………………….……………..

BAB I. PENDAHULUAN………………….……………………...………………          

1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………..………………..

1.2 Perumusan Masalah……………………………………..………………….

1.3 Tujuan Penelitian…………………….………………….………………….

1.4 Tinjauan Pustaka……………………...…………………………………….

1.5 Metode Penelitian………………………..…………………………………

1.6 Sistematika Penulisan ……………......…………………………………….

BAB II. KAJIAN TEORITIS MENGENAI POLITIK DAN PELUANG KETERLIBATAN ULAMA……………….……………………………………..         

2.1 Politik sebagai Legalitas Pengelolaan Kekuasaan ……………………….... 

2.2. Politik dalam Pandangan Islam.……………………………………………

2.3. Format – format Keterlibatan Ulama dalam Dunia Politik………..……….

2.4. Arah Siyasah Jamiyyah Persatuan Islam…………………………………...

2.5  Ahlul Haali Wal Aqdi………………..…………………………………….

2.6. Definisi Eksistensi Ulama di Panggung Politik dalam

Perspektif Santri……………………...……………………………………..           

    BERPOLITIK SERTA SOLUSINYA DALAM ISLAM…………….          

3.1 Fenomena Degradasi fungsi Ulama dalam Berpolitik

diEra Globalisasi……………………...………………………………….....

3.2 Bangkrutnya Kekuasaan tanpa Etika Politik……………………………….

3.3 Faktor – faktor Degradasi Fungsi Ulama dalam Berpolitik………………….

3.4 Alternatif Sikap Ulama …………………………………………………….

3.5 Bercermin kepada Para Uswah Hasanah dalam Berpolitik…………………

3.6 Intermezo sebuah kisah antara Politik dan Dakwah………………………..

BAB IV. PENUTUP………………………………………………………………

4.1 Simpulan……………………………………………………………………

4.2 Saran…………………………………..……………………………………

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..

LAMPIRAN – LAMPIRAN……………………………………………………...           

RIWAYAT HIDUP…………………………..........................................................           

 “Orang Barat-Yahudi dan Nashrani dalam membangun peran[7] politiknya lebih melihat ke bumi dengan berdasarkan spirit kekuasaan. Sehingga bertendensi materialis, sedang orang Timur – Islam lebih memperhatikan akhirat yang memposisikan mereka sebagai khalifah di bumi, sehingga bertendensi religius” (Sayid Muhammad Baqir Ash-Shadi; Majalah Al- Harokah:Edisi IV, Oktober 2006: hal. 17)

               Tampaknya ungkapan yang dicetuskan oleh Sayid Muhammad Baqir Ash-Shadi mengenai tendensi politik[8] Islam dalam Al-Harokah benar-benar telah bergeser dari porosnya. Politik bergulir bagaikan bola salju, terus membesar sehingga banyak persoalan politik yang timbul. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa dari waktu ke waktu kuantitas eksistensi politik para ulama semakin meningkat. Tetapi ini berbanding terbalik dengan kualitas eksistensi ulama itu sendiri yang justru semakin menurun. Apalagi jika dibandingkan dengan eksistensi ulama di zaman Rasulullah S.a.w. Dalam sejarah Islam, ulama memegang peran yang sangat vital. Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq menjadi umara, maka Umar bin Khathab, Ali r.a., dan sebagainya menjalankan peran ulama yang aktif menasehati dan mengontrol penguasa.

               Di era globalisasi seperti ini, para ulama yang diharapkan menjadi corong kebebasan melalui keterwakilannya di lembaga-lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak mampu menjawab problematika hidup rakyat. Tetapi justru malah sebaliknya, para politisi  yang menjadi kebanggaan rakyat hanya asyik dan sibuk mengurus kepentingannya masing-masing, bahkan tidak kurang dilihat dari realitas yang ada sekarang ini, mereka hanya menambah sesak ruang tahanan, tidak terkecuali politisi muslim. Fenomena ini terlihat jelas dalam gaya hidup politisi muslim yang sudah terkontaminasi pengaruh negatif budaya Barat.

               Padahal seharusnya politisi ulama sebagai figur muslim tidak bermain api masuk ke dalam jebakan licik permainan politik yang telah disiapkan. Tetapi idealnya ulama harus mampu mengatur politik bangsa, sehingga dapat memiliki hawa yang religius dan tidak mudah tertipu oleh janji-janji politik.

               Melihat perilaku para politisi ulama yang condong mengikuti budaya Barat dalam mengatur negara, penulis merasa gerah. Padahal para ulama pada masa sekarang ini dituntut dapat mengelola politik bangsa sebagaimana yang ditetapkan dalam Nash Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, para penulis menganggap penting masalah ini dan mencoba memecahkannya dan menuangkannya dalam bentuk Makalah Ilmiah yang berjudul:

“Eksistensi Ulama di Panggung Politik Dalam Perspektif  Santri (Studi tentang Degradas[9]i Peran Ulama dalam Berpolitik serta Pengaruhnya bagi Masyarakat dan Dakwah Islami)”.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menelaah sejauh mana para politisi ulama pada zaman sekarang mampu menjaga citranya sebagai jiwa yang bertendensi religius. Terlebih di era globalisasi dan modernisasi ini, pengaruh negatif akan menjadi tantangan yang semakin berat untuk dihadapi. Mengingat para ulama yang berpolitik sangat diandalkan untuk menetralisir virus-virus jahat para politisi yang terkontaminsi oleh aliran barat. Selain dampak negatif dari perubahan zaman, dampak positifnya pun tak ketinggalan, dan ini semestinya dapat dijadikan peluang bagi para ulama yang berpolitik sebagai mediator dakwah dan menjadikan agama sebagai penguasa politik.

Untuk memudahkan itu semua, dibuatlah perumusan masalah sebagai berikut:

1          Bagaimana keadaan ulama dalam berpolitik?

2          Faktor apa saja yang menyebabkan ulama harus terjun ke kancah dunia politik?

3          Bagaimana solusi dari degradasi para ulama di panggung politik?

4          Apa kontribusi dari eksistensi ulama dalam politik terhadap dakwah dan masyarakat Islam?

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

            Tujuan umumnya ialah untuk menambah khazanah pemahaman dan sebagai referensi wawasan keislaman, selain pembahasan dan banyak pengertian, juga menjawab berbagai kontroversi masalah ulama dan politik yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman agar tidak terjadi degradasi-degradasi yang salah tangkap mengenai ulama dan politik, baik di mata santri atau umumnya. Serta secara tehnis bertujuan untuk menjawab semua persoalan – persoalan yang termuat dalam perumusan masalah.

Adapun tujuan khususnya yaitu sebagai salah satu syarat dalam memenuhi syarat tugas akhir Pesantren tingkat Mu’allimin.

           

Dalam penelitian ini penulis bukanlah pihak yang pertama kali dan menguasai seluruh pembahasan mengenai politik ulama. Sebelumnya ada beberapa sumber yang sudah mengkaji permasalahan ini. Seperti dalam buku Fiqih Syiasah, karya Dr. J Suyuthi Pulungan thn.2002 hal:34, dikemukakan bagaimana tata cara mengatur pemerintahan atau mensiasati dalam politik.  “Metode Politik Menurut Al-Quran” mengkaji fenomena - fenomena cara berpolitik, terutama cara berpolitik Rasulullah dan di relasikan kepada ayat-ayat Al - Quran. Majalah Risalah: edisi II. Thn.2008, hal:13 yang membahas sistem politik di Indonesia dan relasinya dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Carter. Berbagai Artikel yang membahas tentang eksistensi ulama dan umara juga eksistensi ulama.

          Metode yang penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode historis methtod (metode sejarah) dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya mencari sumber melalui buku, majalah, artikel yang ada di internet, kemudian mengkritisi kredibilitasnya lalu menginterpretasi/menafsirkan fakta, disertai hasil wawancara sebagai validitas atas informasi yang didapatkan, untuk kemudian menuliskannya. Sehingga mendapat banyak perspektif dan fakta yang kemudian ditulis dengan teknik penulisan memakai metode studi pustaka atau study literature.

Adapun sistematika dalam penulisan makalah ilmiah ini, penulis menguraikan pembahasan ini dalam beberapa bab yang terdiri dari:

Bab I               Merupakan bab pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, sistematika penulisan.

Bab II              Membahas tentang kajian teoritis mengenai politik dan peluang keterlibatan ulama, yang terdiri dari beberapa judul, Politik sebagai Legalitas Pengelolaan Kekuasaan, Politik dalam Pandangan Islam Format – format Keterlibatan Ulama dalam Dunia Politik, Ahlul Haali Wal Aqdi, dan Definisi Eksistensi Ulama di Panggung Politik dalam Perspektif Santri.

Bab III            Tentang Fenomena dan Faktor Degradasi Peran Ulama dalam Berpolitik serta Solusinya di dalam Islam. Dan membahas beberapa judul yaitu; Fenomena Degradasi fungsi Ulama dalam Berpolitik di era globalisasi, Faktor – faktor Degradasi Fungsi Ulama dalam Berpolitik, Alternatif Sikap Ulama, Bercermin kepada Para Uswah Hasanah dalam Berpolitik.

Bab IV            yang mencakup: Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Tidak lupa penulis juga mencantumkan daftar pustaka, lampiran - lampiran dan riwayat hidup.

            Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu system politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan – tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan itu.

            Untuk melaksanakan tujuan –tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan – kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi dari sumber – sumber dan resources yang ada.

            Untuk melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari proses itu. Cara – cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu coercion[10]. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

            Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

            Ossip K. Flechtheim dalam Fundamentals of Political Science berpendapat:

“ ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara, sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala – gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi Negara.”

            Ada kecenderungan untuk menempatkan perebutan kekuasaan pada inti politik (Morgenthou, 1961 : 27,39). Ilmuan politik  sejak lama mengkonsepsikan kekuasaan sebagai “distribusi penguasaan kekuatan” dan menganggapnya sebagai inti politik (Fortes dan Evans – Pritchard, 1940 : 14-45. Bandingkan dengan Caton 1987) tetapi politik termasuk di dunia muslim tidak semata membahas otoritas pemaksa kepatuhan yang mapan. Sebagimana dikemukakan oleh teoritisi lain, politik barangkali sepenuhnya berkenaan dengan tawar menawar diantara banyak kekuatan atau kelompok – kelompok yang bersaing, jika tidak bahkan lebih dengan melibatkan pakasaan. Gibbins (1989:5-6) menunjukkan bahwa filsuf konsevatif seperti Wittgenstein dan Oakeshott mengkonseptualisasikan politik, setidaknya secara implicit, sebagai negosiasi bersifat terbuka atas aturan – aturan dan gerakan – gerakan yang secara moral menyatukan masyarakat.

            Mengenai sumber kekuasaan bagi kepala Negara terdapat tiga teori yaitu, teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori kontrak social.

            Menurut teori ketuhanan, kekuasaan berasal dari Tuhan (Divine Right of Kings) penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. Maknanya ialah bahwa Allah mengangkat penguasa – penguasa bagi masyarakat. Penguasa – penguasa itu mendapat pancaran Ilahi dan menetapkan mereka dengan karuniaNya. Dengan demikian, sumber kekuasaan kepala Negara bukan bersal dari rakyat, melainkan datang dari Allah yang melimpahkannya kepada sejumlah kecil orang pilihan. Hal ini dikuatkan dengan Qs. Ali Ilmran:26:

Ideologi[13] politik adalah aplikasi rasio manusia, seperti halnya pmikiran lain yang dilakukan untuk mengatur urusan – urusan kehidupan. Ia dihasilkan dari penyusunan premis – premis yang telah diketahui untuk mendapatkan konklusi – konklusi yang belum diketahui. Karena pemikiran – pemikiran manusia berlabuh dari pandangan umumnya, system kepercayaannya, dan kerangka rujukannya yang menjadi acuan pengambilan sumber, macam-macam metodologi dan filsafah pengetahuannya maka kaum muslimin mempunyai pemikiran politik yang berlabuh dari pandangannya, dan dijelaskan kaidah – kaidahnya dalam pokok-pokok pemikiran  dan sumber sumber itu. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kami sebagai penulis berlabuh dari al-Qu’ranul Karim, dengan melihatnya sebagai sumber pembentuk hukum satu-satunya, juga melihatnya sebagai sumber yang mutlak. Yang darinya dapat dilanjutkan dengan menelorkan gagasan-gagasan dan teori-teori pengetahuan yang amat dibutuhkan. Terutama karena ilmu-ilmu social  dan humanisme serta metodologi-metodologi positivismenya telah menghadapi beragam krisis, yang mayoritasnya timbul dari krisis dekontruksi yang dialami oleh ilmu pengetahuan manusia pada era modern dan pascamodern. Yaitu pada saat manusia dapat mendekontruksi alam, manusia, sejarah, dan agama yang cenderung dekontruksi-analis.

            Kita dapat mendefinisikan pemikiran politik dengan melihat masalah-masalah dan topic-topiknya, yaitu macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh “masyarakat politik”.

            Suatu masyarakat dikatakan masyarakat plitk jika ia mempunyai lembaga kekuasaan yang khusu, yang dapat menetapkan hukum dan undang-undang, yang ia buat atau ia adopsi, yang mengatur perilaku masyarakat. Kemudian hukum dan undang-undang itu ia aplikasikan kepada masyarakat dan memaksa mereka untuk mematuhinya. Lalu undang-undang itu dipatuhi secara umum olh masyarakat dan diaku mempunyai kekuatan dengan sukarela atau terpaksa, juga ia diakui sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat itu dan yang dapat memberikan hukuman material[14] . sedangkan, politik didefinisikan oleh kamus Liittre (1870) sebagai, “politik adalah ilmu memerintah dan mengatur negara”[15] dan kamus Robert (1962) mendefinisikannya sebagai, “politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.” Namun, definisi modern mencakup pengaturan Negara dan mengatur polakemasyarakatan manusia, sehingga kata “memerintah dan mengatur” itu, saat itu berarti-dalam seluruh masyarakat-adalah kekuasaan yang terorganisasi  serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.

            Kata Ushul “pokok-pokok” sendiri mencakup pengertian etimologis dan terminologis yang dapat menerima penggunaan ini. Kata al-aslu dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar bangun sesuatu. Sedangkan dalam pengertian terminologis, ia bermakna yang kuat, dasar elementer, kaidah, dan dalil.[16] Makna yang terakhir tadilah yang diadopsi oleh kitab-kitab ushul fikih Islam. Ushul fiqih menurut al-Ghazali, adalah dalil-dalil hukum-hukum ini-maksudnya hukum-hukum perbuatan manusia dari segi ia wajib, dilarang, atau boleh-dan tentang mengetahui bentuk-brntuk dilalahnya atas hokum dan bentuk global, tidak dalam bentuk detail.[17]. sedangkan pengertian ushulfikih menurut syeikh Abdul Wahab Khallaf, adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang dapat menyampaikan kepada penyimpulan  hukum-hukum syariat praktis dari dalil-dalil rincinya dan objek kajian dalam ilmu ushul fiqih adalah dalil syara’ global (al-Qur’an dan as-Sunnah dari segi apa yang dapat menetapkan hukum-hukum global).[18]

            2.3. Format-Format Keterlibatan Ulama Dalam Dunia Politik

Paling tidak ada dua format yang diijinkan oleh syara’ berhubungan dengan  keterlibatan Ulama  dalam dunia perpolitikan :

-­­­­­­­Pertama, Format luar pagar bermain diluar lapangan.

Di dalam format ini, para Ulama tidak terlibat dalam delik administrasi perpolitikan secara langsung, tetapi mereka tetap duduk ditengah-tengah masyarakat mengajar, membimbing dan mengarahkan mereka kejalan yang benar. Walaupun demikian, mereka tetap beramar ma’ruf dan nahi munkar menurut kondisi lingkungan yang ada. Termasuk didalamnya mengingatkan para pengusa jika melakukan kesalahan dan penyelewengan, memberikan fatwa-fatwa kemasyarakatan, kenegaraan dan urusan-urusan politik, yang tentunya diambil dari Al-Kitab dan As-Sunnah.

Tugas mereka tidak ternodai sedikitpun dengan harta-harta kenegaraan maupun kepentingan kepentingan orang-orang tertentu. Oleh karenanya, mereka tidak takut sedikitpun dengan kediktatoran seorang penguasa. Bahkan mereka siap mati dalam mempertahankan dan mengemban amanat Allah ini. Inilah sebaik baik jihad sebagaimana yang disabdakan Rosul saw,

Artinya : “ Sebaik baik jihad adalah berkata benar didepan pengusa yang dholim”

Dikatakan sebaik baik jihad, karena seorang Ulama yang berkata benar didepan seorang penguasa yang lalim, akan menemui resiko yang sangat besar. Paling tidak akan dicaci dikecam dan disiksa dengan semena mena, bahkan akan dibunuh tanpa ada satupun orang yang membelanya. Disisi lain, beramar ma’ruf nahi munkar didepan para penguasa yang  lalim merupakan aktifitas tertutup dan tidak terikat oleh banyak manusia, sehingga lebih mendekatkan kepada keikhlasan.

Terlalu banyak contoh Ulama, untuk disebutkan dalam hal ini, terutama yang hidup pada masa masa kejayaan Islam pada abad pertama, kedua dan ketiga hijriyah. Salah satunya adalah Said bin Jubair yang disembelih oleh Hajjaj At-Tsaqofi hanya karena mengatakan kalimatul haq dihadapannya. Ketika Hajjaj Ats-Tsaqofi bertanya, “Bagaimana pendapat anda tentang saya?” Dengan tenang Said bin Jubair menjawab, “Anda adalah seorang penguasa yang menyelisihi ajaran kitab dan sunnah, yang berbuat semena-mena kepada rakyat demi mencari kewibaaan. Perbuatan anda semacam ini akan mengantarkan anda kepada kehancuran.” (Lihat Sofatus Sofah, Ibnu Jauzi 3/56).

-Format Kedua  Bergerak di dalam sistem, yang berarti Ulama terlibat secara langsung didalam adminstrasi negara dan menduduki salah satu jabatan pemerintahan.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kelompok atau format kedua ini, silahkan mengikuti pembahasan Ahlul Halli Wal Aqdi dibawah ini. Hal itu, karena hanya merekalah (para negarawan) atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang serupa dengan merekalah, yang berhak masuk dan terjun ke dalam  medan politik yang sangat berbahaya  tersebut.

Ahlul Halli wal Aqdi adalah istilah baru tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, para Ulamalah yang telah meletakkan istilah tersebut. Ini bukan berarti istilah tersebut bid’ah karena belum pernah digunakan  pada zaman Rasulullah saw, maupun pada zaman Sahabat. Akan tetapi, istilah-istilah keilmuan  semacaam ini bisa di golongkan  didalam MASHALIHUL MURSALAH (kemaslahatan umum) yang diizinkan oleh Syariat Islam, sebagaimana istilah-istilah ushul fiqh, ilmu Nahwu, Mustholahul Hadits dan lain-lainnya.

Istilah Ahlul Halli wal Aqdi ini banyak kita dapati pada buku-buku siyasah syar’iyyah, seperti  Ahkam Sulthaniyah-nya Abul Hasan Al-Mawardi dan Abu Ya’la Al Farra’. Adapun secara bahasa, Istilah Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari tiga kalimat:

a. Ahlul,  yang berarti orang yang berhak (yang memiliki).

b. Halli,  yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memecahkan.

c.  Aqdi,  yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan  pengertian Ahlul Halli wal Aqdi secara istilah yaitu  “Orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem didalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu.”

Yang dianggap sebagai Ahlul Halli wal Aqdi

Para Ulama berselisih pendapat didalam menentukan kriteria Ahlul Halli wal Aqdi, akan tetapi semua pendapat yang beredar tersebut,tidak keluar dari kerangka  pengertian Ulil Amri. Tapi, kenapa pembahasan Ulil Amri tidak disatukan dengan Ahlul Halli wal aqdi? Atau kenapa tidak memakai salah satu istilah saja, agar tidak membingungkan? Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut, kami menyediakan beberapa jawaban dibawah ini ;

Pertama, Ulil Amri adalah istilah Syar’i yang terdapat didalam Al-Quran. Sehingga didalam penafsirannya, perlu menukil pendapat mufassirun yang tsiqqoh,. Ulil Amri dalam konteks semacam ini, lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara’.(tanpa banyak menyentuh proses terangkatnya tokoh tersebut dan bagaimana teknis kerjanya). Oleh karena itu penulis letakkan pembahasan ini didalam penafsiran kata Ulil Amri.

Kedua. Disisi lain, ketika hendak menerangkan kalimat yaitu bagaimana teknis mengembalikan permasalahan politik kepada Ulil Amri, ternyata kami mendapatkan para Ulama didalam pembahasan ini, lebih banyak menggunakan istilah Ahlul Halli wal Aqdi daripada istilah Ulil Amri itu sendiri. Dari situ kami menemukan sebuah konklusi sebagai berikut:

1. Ulil Amri lebih sering digunakan didalam menggambarkan tokoh atau orang yang wajib ditaati selama itu sesuai denga syara’

2. Ahlul Halli wal Aqdi lebih sering digunakan ketika membicarakan teknis kerjanya. (wallahu a’lam)

Adapun perbedaan sistem khilafah dengan Ahlul Halli wal Aqdi dengan sistem Parlemen DPR/MPR adalah sebagai berikut ;

Sistem Ahlul Halli wal Aqdi berkembang sejak adanya pemerintahan Islam pertama kali pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq yang merupakan Ijma’ Shahabat ra, dan merupakan hujjah yang tidak terbantahkan. Adapun sistem parlemen berkembang akibat benturan antara kekuasaan dan gereja yang terjadi di Eropa, dan mulai menjadi sistem yang mapan setelah revolusi Perancis pada tahun 1789M.

A. Didalam sistem Ahlul Halli wal Aqdi, anggotanya harus seorang Muslim yang adil. Adapun dalam sistem parlemen, anggotanya tidak harus beragama Islam, orang Komunis/atheis pun bisa menjadi anggota, bahkan menjadi  ketua DPR/MPR, selama rakyat mendukung,

B. Didalam sistem Ahlul Halli wal Aqdi anggotanya harus seorang laki-laki. Namun dalam sistem parlemen, perempuan dibolehkan mejadi anggota didalamnya.

C. Anggota Ahlul Halli wal Aqdi harus seorang yang berpengetahuan luas terhadap ajaran Islam, sedangkan anggota Parlemen boleh dari orang yang paling goblok tentang masalah agama.

3.  Dari Segi Tugas  dan Peranannya

Tugas Ahlul Halli wal Aqdi harus sesuai denga aturan Syariah Islamiyyah. Mereka tidak boleh merubah aturan Allah dan Rasul-Nya yang sudah paten dan mapan, walau seluruh anggota dan rakyat menghendaki perubahan itu. Adapun didalam Parlemen, mereka bebas dan leluasa menentukan sebuah hukum, undang-undang, dan bahkan merubah hukum Allah selama hal itu disepakati seluruh anggota atau atas kehendak rakyat.

            Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Eksistensi itu berarti keberadaan; wujud; adanya; sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda lain. Ulama berarti seseorang yang mempunyai keilmuan lebih dalam suatu hal; orang yang ahli dalam ilmu agama. Panggung berarti tempat pementasan; yang dimaksud ialah tempat dimana ulama berperan dalam politk.

            Sedangkan, ada beberapa definisi mengenai politik, diantaranya:

·         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik berarti ilmu ketatanegaraan; sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapat kekuasaan.

·         Menurut Lisanul Arabiy, politik atau siyasah dapat diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemashlahatan.

·         Menurut Joyce Mitchell dalam bukunya “political analysis and Public Polici” politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perspektif itu berarti sebuah pemikiran atau pandangan tentang suatu hal; pendapat; ideology; pengharapan; peninjauan; tinjauan padang luas.

Santri bersasal dari bahasa sansekerta. San berarti orang yang berbuat baik. Tra artinya suka menolong. Sehingga, santri berarti orang baik yang suka menolong. Meskipun istilah ini tidak berasal dari istilah Islam (arab), tetapi subtansinya tetap berdasarkan Islam.

Adapun definisi dari Eksistensi Ulama dipanggung Politik dalam Perspektif Santri, yang dimaksud penulis adalah bagaimana fenomena – fenomena degradasi ulama dalam berpolitik yang semakin jauh dari tuntunan Al- Quran dan As-Sunnah, sehingga berakibat memperburuk citra ulama pada khususnya dan Islam pada umumnya. Dimata masyarakat juga pada akhirnya hal ini akan berpengaruh pada dakwah serta masyarakat Islam itu sendiri. Yang nantinya hal ini menjadi suatu permasalahan utama yang akan berusaha dipecahkan didalam makalahilmiah ini. Tentunya tidak ada pemecahan atau solusi yang terbaik dari seluruh permasalahan ini selain kembali kepada pokok- pokok ajaran syariat Islam yang memandang politik berdasarkan Al- Quran dan As-Sunnah.

Seluruh permasalahan serta solusi yang terdapat didalam makalah karya ilmiah ini akan dikemas secara khusus berdasarkan perspektif santri yang tentunya juga, berdasarkan pendapat – pendapat para ahli dibidangnya, yang terpenting tetap berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.

Apa yang terjadi di parlemen itu adalah pertarungan politik. Demikian pula yang terjadi dalam gerakan buruh. Jadi, kita tidak boleh melupakan gesekan-gesekan sosial politik yang terjadi di Tanah Air di mana saja; kecil atau besar; baik itu dalam bentuk mogok buruh, protes sosial, demonstrasi-demonstrasi lainnya, dalam bentuk Pemilu atau Pilkada, dsb. Sesungguhnya di balik semua itu ada pertarungan ideologi. Ribut-ribut soal RUU-APP, itu bagian dari pertarungan ideologi.
            Nah, dakwah itu harus dilihat sebagai medan pertarungan ideologi. Apalagi secara faktual, Indonesia ini beragam, terdiri dari berbagai agama dan ideologi. Kita menyaksikan ada Hindu, Budha, Protestan, dengan aliran-aliran dan sekte-sekte yang begitu banyak. Kita juga menyaksikan ada kelompok-kelompok yang memperjuangkan Sosialisme, Komunisme, nasionalisme. Jadi, tidak mungkin kalau kita mau menafikan realitas medan dakwah yang sedemikian rupa.

Khusus di Indonesia, terdapat kecendrungan meningkatnya intensitas tarik-menarik antara agama –khususnya Islam- dengan negara/ kekuasaan dapat dilihat jelas sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan pada Mei 1998. Liberalisai politik yang dilakukan oleh penggantinya, Presiden Habibie, menghasilkan kemunculan sangat banyak parpol, termasuk parpol-parpol agama, baik di kalangan Islam maupun di kalangan Kristiani. Selanjutnya, pencabutan asas tunggal Pancasila, membuat banyak parpol dan organisasi massa lainnya, kembali kepada asas agama, termasuk Islam.

            Kompleksitas dan kerumitan hubungan antara agama (din) dan politik (siyasah) dalam tradisi Sunni –yang secara tradisional dianut umat Islam Indonesia –terletak antara lain pada kenyataan, bahwa pada dasarnya kerangka doktrinal dan pengalaman historis kaum Muslimin bersifat ambivalen dalam hal tersebut. Mayoritas Ulama Sunni berpendapat, dalam Islam secara esensial tidak ada pemisahan antara agama dengan politik  (siyasah) atau kekuasaaan/negara (daulah). Sesuai dengan kerangka ini, politik dalam pandangan mayoritas Ulama merupakan bagian integral din dan, karena itu, tidak perlu dijauhi; sebaliknya bahkan perlu diceburi, karena ia merupakan bagian daripada din itu sendiri. Karena alasan ini dan ditambah dengan alasan-alasan politik tertentu, atau kepentingan dakwah melalui politik, atau bahkan karena jaring-jaring politik yang sulit mereka hindari –karena politik dan kekuasaan yang cenderung manipulatif- Ulama dan umat Islam menceburkan diri atau tercebur, atau bahkan terkooptasi ke dalam politik.

Politik adalah kekuatan. Politik riil adalah pertarungan kekuasaan.
Sementara, filsafat politik dan etika politik berusaha berada di
tengah-tengahnya sebab dianggap dunia ideal yang tidak mencerminkan realitas
politik yang keras itu.
Lalu, apakah wacana filsafat politik yang mengusung gagasan ideal dalam
upaya mengelola kekuasaan tidak menyentuh persoalan politik?
Di sinilah pentingnya filsafat politik. Tugas filsafat politik menjelaskan
konsep-konsep, prinsip-prinsip, cara penalaran khas praktik-praktik
institusi-institusi, dan ideologi-ideologi politik. Filsafat politik
memikirkan apa yang menjadi pra-andaian dalam debat-debat dan
keputusan-keputusan politik.
Filsafat politik lebih pada suatu penafsiran hakikat politik dari
definisinya sendiri yang bersifat hipotesis. Tugas filsafat politik bukan
mendeskripsikan fakta, tetapi membangun konsep-konsep yang membuat fakta
politik semakin dipahami secara lebih mendalam.
Seperti misalnya konsep civil society tidak hanya berhenti pada pengertian
yang dikontraskan dengan political society, namun sarat dengan makna sejarah
dan etika. Oleh karena itu, acuan Locke, Hegel, Marx, dan Gramsci tidak bisa
diabaikan dalam memahami hakikat konsep civil society, misalnya.
Menurut Haryatmoko, terdapat kecenderungan orang yang terjun dalam dunia
politik bermental animal laborans di mana orientasi kebutuhan hidup dan
obsesi akan siklus produksi-konsumsi sangat dominan, cenderung menjadikan
politik tempat mata pencarian utama.
Sindrom yang menyertai adalah korupsi dan egosentrisme. Mereka cenderung
mengabaikan kehadiran yang lain karena mengonsentrasikan diri pada
eksistensinya, pada kebutuhannya.
Memang mereka menyadari hidup dalam kehadiran yang lain, tetapi belum
menjadi ciri pluralitas.
Kehadiran mereka tidak mendasarkan pada identitas, tetapi keseragaman
keanggotaan partai lebih menentukan, kecuali pada tokoh-tokoh tertentu.
Maka, fokusnya adalah bisa bertahan pada kedudukannya.
Tiadanya visi yang jelas ini melemahkan mereka dalam hal prinsip-prinsip
etika politik. Situasi seperti itu menjadi lahan subur bagi korupsi dan
kolusi (hlm.147).
Itulah akibat masalah legitimasi kekuasaan dewasa ini cenderung direduksi
menjadi masalah kepentingan ekonomi. Keberhasilan bidang ekonomi dipakai
melegitimasi kekuasaan (hlm. 162).
Meskipun politik pada dasarnya adalah pertarungan kekuatan dan
kecenderungannya adalah 'tujuan menghalakan segala cara', Haryatmoko
(penulis buku ini) masih melihat peluang bagi wacana normatif.
Sebab dalam politik betapapun kerasnya pertarungan, masih ada kerinduan akan
keteraturan dan kedamaian. Kedua hal ini mengingatkan landasan hidup
bersama: tindakan butuh legitimasi, perlu persetujuan masyarakat, yang
mengandaikan pembenaran normatif (moral, agama, dan kebiasaan) (hlm. 1).
Bahwa tantangan utama filsafat politik di Indonesia adalah kekerasan dan
ketidakadilan.
Bagaimana filsafat politik mampu mengungkap struktur-struktur kejahatan
tersebut? Struktur kejahatan itu adalah akibat politik kekuasaan.
Perimbangan kekuatan politik mengabaikan upaya serius mengatasi korupsi dan
ketidakadilan.
Praktik kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, namun untuk
mempertahankan kekuasaan.
Oleh sebab itu mengenai metodologi meredamnya melalui metode efektif untuk
memahami kekuasaan bukan pertama-tama menganalisa kekuasaan dari
rasionalitas interennya, tetapi lebih dulu mengungkap bentuk-bentuk konkret
penolakan terhadap berbagai kekuasaan (hlm. 228).
Maka banyak konsesi diberikan yang mengorbankan tujuan utama politik (yakni
kesejahteraan bersama). Bukankah kasus penundaan hukuman Akbar Tandjung dan
dukungan kepada Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta merupakan bentuk
konsesi itu? Padahal political will dalam memberantas korupsi menentukan
kualitas hukum dan praktik institusi-institusi sosial.
Melalui buku ini dapat dibaca kegeraman Doktor Haryatmoko dalam memandang
realitas sosial berupa carut-marutnya pengelolaan kekuasaan di Indonesia.
Dengan pisau analisa berupa filsafat politik, secara filosofis penulis
menjelaskan keterkaitan sosiologis mengapa para elit bangsa cenderung
melihat ketidakadilan, kekerasan, politik uang, dan beberapa penyakit
politik sebagai hal lumrah seolah "bukan persoalan".
Ia juga menjelaskan dengan nyrempet-nyrempet pada pengamatan empiris, tidak
semata berstandar ilmiah. Yang paling menukik perlu dipahami konsep Michel
Foucault yang mencoba mendefinisikan peran filsafat:
"Merefleksikan situasi baru dalam hubungan-hubungan kekuasaan" (hlm. 229).
Buku ini muncul lebih didasari pada persoalan karena selalu berulangnya
kekerasan bukan hanya masalah insiden politik sesaat, tapi akibat konflik
kepentingan dan politik kekuasaan itu.
Oleh sebab itulah buku ini ditujukan kepada para pejabat yang punya wewenang
mengendalikan (meneruskan/memutus) akses kekerasan terhadap rakyat. Untuk
merekalah buku ini cocok dipersembahkan agar politik tanpa etika tidak
terulang-ulang.

Keterlibatan Ulama dalam politik memang diharapkan bisa mengobati kekecewaan dan memberantas penyakit pembusukan politik yang kronis selama ini. Meski demikian, harapan tersebut tidaklah mudah direalisasikan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor;

Pertama, selama ini pemasangan atau keterlibatan Ulama dalam  panggung politik lebih banyak karena popularitas dan bukan karena kualitas perpolitikannya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh  MT Arifin. Seperti juga dituturkan oleh Saudara Jabir Al Faruqi dalam berbagai diskusi dan tulisannya bahwa sistem perekrutan politikus lebih didasarkan pada pola "perpolitikan bintang''.
Artinya: siapa yang populis akan "diambil''.

Pola tersebut diperlakukan karena kemenangan partai politik dalam pemilu bukan didasarkan pada program, melainkan lebih pada sedikit atau banyak suara yang dikumpulkan. Akibatnya, perekrutaen politikus lebih didasarkan pada popularitas demi untuk mengumpulkan  suara, daripada memilih sosok-sosok yang capable of understanding di bidang politik.

Persoalan yang muncul kemudian adalah selama ini keterlibatan Ulama dalam partai politik lebih didominasi oleh kepentingan mobilisasi
massa daripada bagaimana merumuskan dan memperjuangkan etika
politik. Dukungan massa pun didasarkan pada unsur ikatan emosional
daripada ikatan rasional.

Kedua, kebesaran Ulama sebagian besar menggunakan pengaruh tradisional daripada pengaruh rasional. Padahal, kini sudah memasuki zaman modern, dan semestinya dunia politik pun menginjak ranah rasional.

Memang tidak bisa dipungkiri, meskipun kini zaman makin maju dan rasional, Ulama tetap masih memerlukan kemampuan tradisional. Karena itu, Ulama politikus semestinya selain memiliki pengaruh tradisional juga memiliki pengaruh modern. Jika berhasil memadukan dua kemampuan itu, dimungkinkan Ulama akan bisa berperan banyak.

Namun, dalam kenyataan, baru sedikit Ulama yang memiliki kemampuan-kemampuan penguasaan politik secara makro baik dalam ataran komunikasi, relasi, konseptualisasi, maupun penegakan etika politik.

Ketiga, ada kesan begitu minim kesadaran para Ulama untuk mengakkan etika politik dan benar-benar belajar bagaimana membungkus atau mengemas kritik etis yang sesuai dengan etika politik Indonesia secara makro.

Hal itu terjadi karena ada anggapan begitu kuat pengaruh teologi Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang dianut mayoritas Ulama. Pandangan itu
didasarkan pada realitas empiris bahwa ada perbedaan mendasar
antara Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Ulama Syi'i dalam berpolitik.

Bagi Ulama Syi'i, Ulama tidak hanya wajib mengetahui etika politik dan fasih bahasa politik, tetapi juga harus memiliki keterlibatan
aktif dalam menegakkan etika politik. Sedangkan Ulama Sunni, memiliki pandangan, Ulama harus paham politik, tetapi tidak harus terlibat dan aktif menegakkan etika politik. Persoalan etika politik diserahkan pada para penguasa dan kaum politikus. Akibatnya, Ulama bersikap pasif dan acuh-tak acuh terhadap penegakan kehidupan politik.

Keempat, masih belum ada konsepsi yang sama di antara Ulama yang bermain di bidang politik praktis tentang tujuan, etika, dan strategi politik. Sehingga ulama yang berada di PPP akan berbebada ulama yang ada di Golkar atau Ulama yang berada di PDI dan Golkar.

Sebetulnya perbedaan dan variasi konsepsi tentang etika politik tidak menjadi masalah, asalkan satu dengan yang lain saling
melengkapi. Namun yang menjadi persoalan, ternyata satu dengan yang
lain masih saling menafikan. Sehingga bila
 terjadi penggusuran Ulama di salah satu partai secara
 besar-besaran, maka hanya kelompok dalam partai itu yang peduli.

Padahal, dalam perspektif keumatan sekarang, sebetulnya umat
 mengharapkan Ulama yang memiliki wawasan makro, jaringan lintas sektor dan lintas partai politik, cerdas dan arif dalam memahami
 perubahan, serta canggih dalam mengadakan manuver-manuver politik.

Namun dalam realitas kehidupan politik kita, sosok seperti itu
sulit didapatkan. Yang ada hanyalah ulama partai tertentu (PPP, Golkar, PDI), sedangkan yang kosmopolit sulit didapatkan.

Kelemahan jaringan ulama baik antarulama maupun dengan berbagai kekuatan, menjadikan ulama selalu marjinal. Ulama selalu
digembar-gemborkan saat menjelang pemilu, tetapi mengalami
degradasi penghormatan setelah pemilu. Karena itu, fenomena
merebaknya ulama dalam DCS pemilu kali ini masih berada pada dua kutub “harapan dan kekhawatiran”

            Tujuan Persatuan Islam: terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan. (Qonun Asasi. Bab I pasal 3).

            Persatuan Islam bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan al-Quran dan as-Sunnah (Qonun Asasi. Bab I pasal 4.3).

            Rencana jihad: mengembangkan dan memberdayakan potensi Jamiyyah sebagai Shurotun Mushoghorotun anil Islaam wa hikmatuhula asma. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keislaman bagi anggota khususnya dan umat Islam pada umumnya sehingga tercipta barisan ulama, zu’amma, asbabun, dan hawariyyun Islam yang senantiasa iltijam terhadap risalah Allah (Qonun Asasi. Bab I pasal 5.2).

            Politik adalah seni tentang mungkin dan tidak mungkin. (Ruslan A.G).

            Penegakan Syariat Islam adalah cita – cita utama Persatuan Islam yang menjadi materi inti dakwahnya dan menjadi ruh proses program pendidikannya dan menjadi sumber inspirasi seluruh kiprahnya sebagai organisasi kemasyarakatan.

            Penegakan Syariat Islam tidak sama dengan mendirikan Negara Islam, karena Syariat Islam bias dijalankan dalam Negara bentuk apapun.

            Al-Quran dan as-Sunnah tidak secara eksplisit menentukan bentuk – bentuk pemerintahan. Apakah monarki, atau monarki konstitusional, atau republik, walaupun bentuk pemerintahan yang lain (republik) adalah yang paling mungkin menampung aspirasi Islam.

            Perluka Persatuan Islam menggunakan proses demokrasi dan dengan kendaraan partai mendorong terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam?

            Secara teoritis memang partai Islam adalah media yang tepat untuk mengusung upaya pelaksanaan Syariat Islam di Organisasi Bangsa (negara) Indonesia ini.

            Namun, praktek dan kenyataan berdasarkan pengalaman memberi pelajaran berharga agar Persatuan Islam berhati hati dan menghitung dengan cermat dalam menentukan arah siyasah jamiyyah. survei menunjukan betapa marginalnya dukungan terhadap partai Islam dalam pemilu dan cenderung terus menurun walau dengan sedikit variasi dapat dilihat dalam catatan perolehan suara.

1.      1955 = 43,50 %                             6.  1992 = 17,7 %

2.      1971 = 27,11 %                             7.  1997 = 22,3 %

3.      1977 = 29,29 %                             8.  1999 = 17,80 %

4.      1982 = 27,78 %                             9.   2004 = 21,34 %

5.      1987 = 15,97 %

Dari fakta ini dapat dilihat hanya pada Pemilu 1955 partai Islam memperoleh suara cukup besar walaupun masih kalah dengan Partai Nasionalis. Yang jika dihitung secara matematis ekstrim perolehan inipun masih mengecewakan karena 43,50% masih kurang dari setengah jumlah penduduk muslim yang ketika itu secara statistik di kisaran 90%.

            Pada awalnya adanya penurunan perolehan suara dan kecilnya dukungan terhadap partai Islam pada masa Orde Baru, diyakini karena pemerintah pada waktu itu memberlakukan politik yang tidak kompetitif dan melaksanakan Pemilu yang tidak jujur. Ternyata anggapan itu tidak seluruhnya benar, terbukti ketika dilaksanakan Pemilu yang tidak jujur. Ternyata anggapan itu tidak seluruhnya benar, terbukti ketika dilaksanakan Pemilu dengan system yang sangat kompetitif dan dinilai sangat demokratis dan dalam suasana politik yang sangat kondusif ternyata hasil perolehan suara tidak jauh berbeda.

            Pada Pemilu 2004, perolehan suara partai Islam lebih baik. Tanpa PKB dan PAN dukungan yang didapat partai Islam 21,34%. Ini berarti perolehan tersebut naik 7,34%.

            Banyak pihak berpendapat bahwa kenaikan perolehan suara ini disebabkan kinerja PKS yang sangat simpatik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara PKS sebesar 7,34% yang kalau dijelaskan dengan perolehan jumlah kursi di DPR, PKS memiliki 45 kursi. Padahal 5 tahun sebelumnya hanya 7 kursi.

            Dari kenyataan tersebut, tidak salah banyak orang berpendapat bahwa yang mendongkrak perolehan suara Partai Islam adalah PKS.

            Menurut pengamat politik Bachtiar Effendy, fenomena PKS ini bias dijelaskan dengan mudah. Mengapa Partai ini mendapat dukungan lebih besar? Karena partai ini walaupun berasaskan Islam, tetapi mampu berpolitik dengan agenda- agenda nonprimordial. Alih – alih kampanye Syariat Islam, PKS melarang wakilnya menerima amplop, menganjurkan anggotanya membeli gabah petani, menolong korban banjir dll.

            Bagaimana masa depan dan prospek partai Islam di Pemilu berikutnya?]

            Syaiful Mudzani menjelaskan, partai Islam masa depan tergantung pada kemampuan melakukan pembaharuan identitas. Partai Islam harus lebih inklusif dan transparan, serta tidak mengandalkan isu – isu Islam. Mereka harus mengubah citra si masyarakat, bahwa dirinya bisa menjadi partai semua orang. Kalau mau besar, harus keluar dari stigma partai syariat Islam.

            Melihat kenyataan sikap masyarakat dan iklim berpolitik seperti itu, maslahatlah apabila arah siyasah jamiyyah Persatuan Islam berperan aktif dalam berpolitik praktis?

            Atau akan lebih maslahat apabila Persatuan Islam menjaga jarak dengan partai politik, dan dengan fokus dan bersungguh – sungguh menjabarkan tujuan dengan garapan khas dalam wujud program jihad yang terukur. Arah siyasah Persatuan Islam mengembangkan dan memberdayakan potensi jamiyyah demi terwujudnya jamiyyah Persatuan Islam sebagai Shurotun Mushoghorotun anil Islaam wa hikmatuhula asma.

Dalam ajaran Islam,  ulama menempati posisi sentral. Kata Rasul saw: ”Ulama adalah pewaris para nabi. Para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, melainkan mereka hanya mewariskan ilmu.” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah). Nabi juga memposisikan para ulama laksana bintang yang menjadi tempat umat mendapat bimbingan dan petunjuk. Melalui para ulama itulah, kini kita mewarisi risalah Nabi. Kita sekarang memahami Al-Quran dan tafsirnya, hadits Rasulullah saw, juga ilmu-ilmu keagamaan lainnya, melalui jasa para ulama. Melalui Imam Syafii, misalnya, kita memahami ilmu ushul fiqih, tentang bagaimana cara menetapkan hukum dalam Islam.

Maka, dalam sejarah Islam, ulama memegang peran yang sangat vital. Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq menjadi umara, maka Umar bin Khathab, Ali r.a., dan sebagainya menjalankan peran ulama yang aktif menasehati dan mengontrol penguasa.

Begitu juga ketika Umar r.a. menjadi penguasa, para sahabat lain menjalankan fungsi kontrol dengan sangat efektif. Sebagai pewaris Nabi, para ulama bertanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan Risalah Nabi. Para ulama itulah yang – pertama kali – harus mempertahankan dan menegakkan ajaran Tauhid. Dalam nasehatnya kepada Sultan Muhammad bin Malik Syah, Imam al-Ghazali menyatakan, ”Ketahuilah wahai Sultan, engkau adalah makhluk. Engkau diciptakan oleh Maha Pencipta yang menciptakan alam dan seluruh isinya. Dia Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya.” (Dikutip dari karya al-Ghazali, At-Tibr al-Masbuk fi Nashaih al-Muluk, Terj. Arif B. Iskandar).

Selain mewarisi keilmuan dan risalah kenabian, para ulama di masa lalu juga sering menghadapi ujian kehidupan yang berat, sebagaimana dialami oleh para Nabi. Imam Malik pernah disiksa, karena pendapatnya bertentangan dengan gubernur Madinah ketika itu. Imam Abu Hanifah harus masuk penjara dan menjalani hokum cambuk 10 kali setiap hari, karena menolak berbagai tawaran jabatan tinggi dalam pemerintahan Abu Ja’far al-Manshur.

Gara-gara menolak mengikuti pendapat Mu’tazilah tentang kemakhlukan Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama 28 bulan oleh Khalifah al-Makmun. Dua kakinya diikat dengan rantai besi, sehingga beliau harus shalat dalam keadaan kaki dirantai. Setiap hari beliau diinterogasi dan dipaksa meninggalkan pendapatnya yang bertentangan dengan paham Muktazilah. Tetapi, beliau terus menolak dan bertahan dengan pendapatnya yang shahih, meskipun terus mendapat cambukan. Imam Ahmad akhirnya meninggal dalam usia 77 tahun pada 241 Hijriah. Sekitar 600 ribu orang menghadiri pemakamannya.

Keteguhan dan ketinggian ilmu para Ulama itulah yang berjasa besar dalam menjaga kemurnian agama Islam yang kita warisi dewasa ini. Karena itu, betapa risaunya Rasulullah saw terhadap ulama-ulama yang jahat (al-ulama al-su’). Kata Nabi saw: ”Seburuk-buruk manusia adalah ulama yang buruk.”  Kerusakan ulama adalah kerusakan Islam. Ulama jahat adalah ulama yang bodoh tetapi berani memberi fatwa atau ulama yang menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Imam al-Ghazali dalam Kitabnya, Ihya’ Ulumuddin, memberikan penjelasan panjang lebar seputar bahaya ulama-ulama jahat, yang disebutnya sebagai ’ulama dunia’.

Rasulullah saw bersabda: ”Di akhir zaman akan ada para ahli ibadah yang bodoh dan para ulama yang jahat.” (HR at-Tirmidzi). Ulama adalah orang yang faqih fid-din, dan sekaligus orang yang bertaqwa kepada Allah. Sebagai pewaris Nabi, mereka harus memiliki kemampuan ilmu dalam masalah risalah kenabian dan sekaligus menjadi panutan dalam ibadah.

Banyak hadits Nabi saw yang menjelaskan bahwa pada Hari Kiamat nanti, siksaan bagi orang alim yang jahat akan jauh lebih berat dibandingkan orang bodoh yang salah. Karena itu, jika kita hendak mengukur bagaimana kondisi umat Islam, lihatlah kualitas ulamanya! Jika orang-orang yang berposisi – atau memposisikan diri -- sebagai ulama tidak memiliki kualifikasi yang ideal, baik dalam ilmu maupun amal, maka itu indikator yang paling absah untuk menyatakan bahwa umat Islam dalam kondisi yang memprihatinkan.  

Nabi Muhammad saw telah memberi amanah kepada para ulama untuk menjaga agama ini. Tentu saja, itu harus mereka lakukan dengan cara menjaga keilmuan Islam dengan baik. Bahkan, Rasulullah saw mengingatkan akan datangnya satu zaman yang penuh dengan fitnah dan banyaknya orang-orang jahil yang memberi fatwa. Sabda

Rasulullah saw: Bahwasanya Allah SWT tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia. Tetapi Allah menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila sudah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang bodoh itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. (HR Muslim).

Ketika pemerintah memerlukan bantuan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, meski masih di dalam tahanan rezim Soekarno, Natsir tidak segan menulis surat kepada Tengku Abdurrahman untuk menerima delegasi Indonesia. Ketika hak-hak sipilnya masih dibunuh oleh rezim Soeharto, atas inisiatif sendiri, Natsir mengumpulkan tokoh-tokoh Islam untuk mencari solusi ekonomi akibat dibubarkannya IGGI.
Ketika seorang di antara tokoh itu terheran-heran atas prakarsa yang diambil Natsir dan bertanya dalam nada agak curiga, jangan-jangan Natsir mendapat sesuatu dari Soeharto, dengan tenang Natsir menjawab setiap saat pemerintah boleh datang dan pergi, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus tetap berdiri kukuh dan utuh.
Fatsoen dalam berpolitik sangat dijaga oleh Natsir. Ketika Partai Masjumi, tempatnya berkiprah, menolak Perjanjian Linggarjati dan menyatakan oposisi dengan menarik kader-kadernya dari Kabinet Sutan Sjahrir, seizin Masjumi, Natsir, Mohamad Roem, H Agus Salim, dan lain-lain sebagai pribadi bertahan di kabinet karena Natsir, Roem, dan Salim, terlibat sejak awal dalam proses perundingan yang menghasilkan Perjanjian Linggarjatiitu.
Sebaliknya, karena tidak setuju hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menunda masuknya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, meskipun dibujuk oleh Presiden Soekarno, Natsir memilih mundur dan menolak jabatan Menteri Penerangan. Paduan dakwah dan politik menyebabkan Natsir tidak silau oleh jabatan menteri!
Paduan dakwah dan politik juga menyebabkan Natsir dan kawan-kawan sangat mampu menempatkan perbedaan pendapat secara proporsional. Suatu hari di parlemen, Natsir berdebat keras dengan Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), DN Aidit. Saking kerasnya perdebatan, mau rasanya Natsir menghantamkan kursi ke Aidit. Akan tetapi, saat rehat justru Aidit membawakan secangkir kopi untuk Natsir dan pembicaraan pun berlangsung hangat mengenai soal-soal keluarga.
Di tangan seorang Natsir yang memulai pendidikannya dari sekolah Belanda, dakwah dan politik dapat dirukunkan. Seperti kata Natsir, politik tanpa dakwah, hancur. Pada masa pancaroba reformasi seperti sekarang ini, banyak pelajaran berharga yang dapat kita tarik dari Natsir.

Oleh karena itu, ulama mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga eksistensi agama.

www.inilah.com

www.liputan6.com

Pulungan J, Sayuthi, Fiqih Siyasah  ajaran, sejarah, dan pemikiran, RAJAWALI PRESS, Jakarta, 2002.

            Qadir Hamid, Tijani ABN, Pemikiran Politik Dalam Al Quran, Gema Insani, Jakarta. 2001.

   Ahmad zain, kode etik perpolitikan dalam islam, Jakarta, 2008.

            Diponegoro, GS. Ilmu Negara, jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.

            Budiarjo Miriam. Dasar-dasar ilmu polotik, PT. Gramedia, Jakarta 1989.

            Ahmad Jamil, Seratus Muslim Terkenal,  terjemahan Tim Penerjemah, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1984.